Sultra (NC) _ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) telah menunjukkan sikap tegas dalam menertibkan aset daerah yang selama bertahun-tahun diduga dikuasai tanpa kejelasan administrasi. Tak tanggung-tanggung, lima kali surat resmi telah dilayangkan kepada mantan Gubernur Nur Alam. Namun semuanya diabaikan.
Diamnya Nur Alam bukan sekadar sikap pribadi. Ia adalah bentuk pembangkangan terhadap tata kelola pemerintahan yang sah. Ketika mekanisme administratif dipilih negara, lalu tidak digubris, maka yang dilecehkan bukan ASR sebagai gubernur, melainkan wibawa pemerintah daerah itu sendiri.
Di sinilah kepemimpinan ASR patut diapresiasi. Di saat banyak kepala daerah memilih kompromi demi kenyamanan politik, ASR justru mengambil risiko dengan menertibkan aset yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Ini bukan langkah populer, tetapi langkah benar.
Narasi yang mencoba membelokkan persoalan ini menjadi konflik politik patut dicurigai sebagai upaya mengaburkan substansi. Fakta hukumnya sederhana: pemerintah daerah telah menempuh jalur resmi, berulang kali, dan tidak dihormati. Dalam kondisi seperti ini, penertiban bukan pilihan — melainkan kewajiban negara.
Jika mantan pejabat bisa mengabaikan surat pemerintah tanpa konsekuensi, maka hukum berubah menjadi formalitas kosong. Negara tak boleh kalah oleh bekas penguasa.
Tentu transparansi tetap penting. Audit aset harus dibuka ke publik agar tidak ada ruang manipulasi. Namun audit bukan alasan untuk membiarkan aset daerah terus berada dalam penguasaan tanpa dasar yang jelas.
Langkah ASR adalah pesan kuat bahwa era pembiaran telah berakhir. Aset daerah bukan warisan kekuasaan, melainkan milik rakyat yang wajib dijaga.
Sulawesi Tenggara membutuhkan pemimpin yang berani membersihkan kekacauan lama, bukan yang takut pada bayang-bayang kekuasaan masa lalu. Dan dalam perkara ini, ASR telah berdiri di sisi yang benar: sisi hukum, kepentingan rakyat, dan keberanian moral.
