SORONG – Publik Papua Barat Daya, khususnya Kabupaten Sorong, tengah menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, hingga hari ini, lembaga antirasuah tersebut dinilai belum mengambil langkah tegas terhadap Anggota DPRD Kabupaten Sorong, Heri Purwanto, meski yang bersangkutan secara terbuka telah mengakui melakukan sabotase terhadap anggaran aspirasi.
Pengakuan yang Menggemparkan
Kasus ini bermula ketika Heri Purwanto mengeluarkan pernyataan mengejutkan yang mengakui adanya intervensi atau "sabotase" terhadap plot anggaran aspirasi. Pengakuan ini bukan sekadar desas-desus, melainkan terekam dalam diskursus publik yang memicu kemarahan konstituen.
Banyak pihak menilai pengakuan tersebut adalah "pintu masuk" hukum yang sangat terang bagi aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
Kritik Tajam terhadap KPK
Lambatnya respons KPK memicu spekulasi miring di tengah masyarakat. Pengamat hukum dan aktivis antikorupsi di Sorong menilai bahwa pengakuan pelaku seharusnya sudah cukup bagi KPK untuk melakukan minimal pemanggilan pemeriksaan.
"Ini aneh. Biasanya KPK sangat responsif terhadap delik korupsi yang bukti permulaannya sudah diakui sendiri oleh pelakunya. Jika Heri Purwanto tetap melenggang tanpa status hukum yang jelas, wajar jika masyarakat bertanya-tanya ada apa dengan KPK?" ujar salah satu koordinator aksi damai di depan Kantor DPRD baru-baru ini.
Dampak Sabotase Anggaran
Sabotase anggaran aspirasi bukan perkara sepele. Tindakan ini berdampak langsung pada:
Pembangunan Infrastruktur: Terhambatnya proyek jalan dan fasilitas umum di dapil terkait.
Kesejahteraan Rakyat: Dana yang seharusnya mengalir untuk pemberdayaan masyarakat justru "disandera" demi kepentingan politik atau pribadi.
Kepercayaan Publik: Menurunnya kredibilitas lembaga legislatif di mata rakyat Sorong.
Menanti Taring Lembaga Antirasuah
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait status hukum Heri Purwanto maupun kelanjutan laporan masyarakat mengenai kasus ini. Sementara itu, Heri Purwanto terpantau masih menjalankan aktivitasnya sebagai anggota dewan seperti biasa.
Masyarakat Sorong kini menanti: Apakah hukum akan tegak, ataukah pengakuan sabotase ini hanya akan menguap begitu saja di balik meja birokrasi?
